Bedah Kompas Edisi Sabtu, 21 Desember 2013 (hal. 25)

Bedah Kompas Edisi Sabtu, 21 Desember 2013 (hal. 25 Metropolitan, Skenario Masih Disusun)

Seharusnya Pemerintah mengeluarkan peraturan yang tegas berikut sanksinya tentang pelarangan penggunaan BBM bersubsidi oleh para pengguna mobil pribadi terutama oleh para aparatur negara di segala lini pada berbagai kementerian/lembaga negara tanpa terkecuali. Untuk mengetahui sejauh mana khususnya para aparatur pemerintah mematuhi peraturan ini, maka pemerintah bisa membuat semacam exercise dengan memasang cctv tersembunyi di SPBU. Bila terlihat aparatur negara yang masih menggunakan premium maka harus segera diberikan sanksi yang tegas dan keras. Hal ini untuk membuat efek jera bagi aparatur negara yang bandel sekaligus mengirim pesan tegas kepada masyarakat bahwa pemerintah serius dengan program pembatasan BBM bersubsidi yang dimulai dari kalangan internal pemerintah sendiri. Masyarakat dapat melihat bahwa pemerintah tidak hanya No Actions Talks Only alias Pepesan Kosong.

Pemerintah dan Pertamina memerintahkan pada SPBU khususnya di kota-kota besar untuk membatasi pos pengisian BBM bersubsidi atau premium dan memperbanyak pos pengisian pertamax. Pos pengisian premium di SPBU cukup disediakan satu atau dua pos, sisanya diperuntukkan bagi pengisian pertamax dan solar non subsidi. Tidak seperti sekarang ini, banyak SPBU hanya menyediakan satu pos pengisian BBM Non Subsidi (Pertamax), itupun seringkali petugasnya tidak ada bahkan tidak tersedia stok Pertamax yang dengan berkelit dikatakan sebagai “HABIS”. Hal ini akan membuat pengguna premium harus antri lebih panjang sehingga akan memaksa mereka beralih ke Pertamax yang tidak banyak antrian.

 

Pemerintah dan Pertamina harus membatasi alokasi BBM bersubsidi pada semua SPBU. Bila memang bertekad membagi cukup alokasi BBM bersubsidi sampai akhir tahun anggaran, tentulah tidak sulit membuat perencanaan dan pengalokasiaan yang ketat dalaam rangka mengamankan ketersediaan BBM bersubsidi agar sesuai dengan perencanaan. Kata kuncinya adalah KEMAUAN, KETEGASAN dan KONSISTENSI. Sebanyak apapun disediakan BBM bersubsidi tidak akan sanggup memenuhi egoisme masyarakat dan keserakahan banyak oknum yang memanfaatkan disparitas harga yang sangat besar.

 

Pemerintah dan Pertamina tentu memiliki data terkait transaksi pembelian BBM oleh SPBU, pasti tahu SPBU mana saja yang tidak pernah memesan Pertamax dalam operasionalnya, SPBU mana saja yang mengisi Pertamax hanya setahun sekali atau sebulan sekali. Dari data-data ini tentulah bisa membuat strategi dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan agar konsumsi BBM bersubsidi di daerah/lokasi SPBU tersebut dapat dibatasi dan konsumsi Pertamax dapat diperbesar. Pemerintah yang mengurusi migas dan Pertamina pastilah memiliki orang-orang pintar yang bisa dimanfaatkan untuk berpikir dan melaksanakan hal-hal ini. Perlu langkah nyata dan terobosan luar biasa agar penghematan subsidi BBM tidak membuat jebol keuangan negara.