Bedah Kompas Edisi Sabtu, 21 Desember 2013 (hal. 25 Metropolitan, Skenario Masih Disusun)
Seharusnya Pemerintah
mengeluarkan peraturan yang tegas berikut sanksinya tentang pelarangan
penggunaan BBM bersubsidi oleh para pengguna mobil pribadi terutama oleh para
aparatur negara di segala lini pada berbagai kementerian/lembaga negara tanpa
terkecuali. Untuk mengetahui sejauh mana khususnya para aparatur pemerintah
mematuhi peraturan ini, maka pemerintah bisa membuat semacam exercise dengan
memasang cctv tersembunyi di SPBU. Bila terlihat aparatur negara yang masih
menggunakan premium maka harus segera diberikan sanksi yang tegas dan keras.
Hal ini untuk membuat efek jera bagi aparatur negara yang bandel sekaligus
mengirim pesan tegas kepada masyarakat bahwa pemerintah serius dengan program
pembatasan BBM bersubsidi yang dimulai dari kalangan internal pemerintah
sendiri. Masyarakat dapat melihat bahwa pemerintah tidak hanya No Actions
Talks Only alias Pepesan Kosong.
Pemerintah dan Pertamina
memerintahkan pada SPBU khususnya di kota-kota besar untuk membatasi pos
pengisian BBM bersubsidi atau premium dan memperbanyak pos pengisian pertamax.
Pos pengisian premium di SPBU cukup disediakan satu atau dua pos, sisanya
diperuntukkan bagi pengisian pertamax dan solar non subsidi. Tidak seperti
sekarang ini, banyak SPBU hanya menyediakan satu pos pengisian BBM Non
Subsidi (Pertamax), itupun seringkali petugasnya tidak ada bahkan tidak
tersedia stok Pertamax yang dengan berkelit dikatakan sebagai “HABIS”. Hal
ini akan membuat pengguna premium harus antri lebih panjang sehingga akan
memaksa mereka beralih ke Pertamax yang tidak banyak antrian.
Pemerintah dan Pertamina harus membatasi
alokasi BBM bersubsidi pada semua SPBU. Bila memang bertekad membagi cukup
alokasi BBM bersubsidi sampai akhir tahun anggaran, tentulah tidak sulit
membuat perencanaan dan pengalokasiaan yang ketat dalaam rangka mengamankan
ketersediaan BBM bersubsidi agar sesuai dengan perencanaan. Kata kuncinya
adalah KEMAUAN, KETEGASAN dan KONSISTENSI. Sebanyak apapun disediakan BBM
bersubsidi tidak akan sanggup memenuhi egoisme masyarakat dan keserakahan
banyak oknum yang memanfaatkan disparitas harga yang sangat besar.
Pemerintah dan Pertamina tentu memiliki data
terkait transaksi pembelian BBM oleh SPBU, pasti tahu SPBU mana saja yang tidak
pernah memesan Pertamax dalam operasionalnya, SPBU mana saja yang mengisi
Pertamax hanya setahun sekali atau sebulan sekali. Dari data-data ini tentulah
bisa membuat strategi dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan agar
konsumsi BBM bersubsidi di daerah/lokasi SPBU tersebut dapat dibatasi dan konsumsi
Pertamax dapat diperbesar. Pemerintah yang mengurusi migas dan Pertamina
pastilah memiliki orang-orang pintar yang bisa dimanfaatkan untuk berpikir dan
melaksanakan hal-hal ini. Perlu langkah nyata dan terobosan luar biasa agar
penghematan subsidi BBM tidak membuat jebol keuangan negara.